PT Karya Musi Mandiri Di Laporkan Ke Disnaker, Terkait Selisih Upah Karyawan

Foto : Budi Handoko menunjukkan hasil laporan PT Karya Musi Mandiri ke Dinas Tenaga kerja

OKU, Peristiwaterkini.id – Mantan karyawan PT Karya Musi Mandiri melaporkan ke Dinas Ketenaga kerjaan dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan pada 15 Juni 2023, terkait selisih upah gajih yang tidak di bayarkan hingga saat ini oleh perusahaan.

Mantan karyawan PT Karya Musi Mandiri Budi Handoko mengatakan bahwa perusaan yang bergerak dibidang pengisian Elpiji ini sudah melaporkan perusahaan tersebut ke Disnaker provinsi Sumsel yang ada di kabupaten OKU.

“Saya sudah melaporkan perusahaan tersebut untuk menuntut selisih gaji yang selama ini belum di bayarkan, laporan saya sudah di BAP oleh pihak Disnaker pada 15 Juni lalu,” katanya.

Selisih upah yang di laporkan ke Disnaker tersebut yaitu dari tahun 2018 sampai 2023, tahun 2018 selisih upah yang di terima oleh Budi sebesar Rp 1.600.000, tahun berikutnya 2019 selisih gajih pun bertambah besar menjadi Rp 1.650.000.

Atas selisih gajih ini mantan karyawan yang bekerja sebagai Driver tersebut laporannya langsung diterima oleh pegawai ketenagakerjaan provinsi Sumsel Eddy Agustiawan SH di komplek BLK Disnaker kabupaten OKU.

“Dari laporan yang saya buat, dinas ketenagakerjaan melayangkan surat panggilan pertama ke perusahaan, namun pada penggilan pertama pada tanggal 16 Juni sampai saat ini pihak perusahaan tidak memenuhi panggilan pertama,” ungkapnya.

Dilanjutkan Budi jika panggilan pertama tidak dilayangkan harusnya sudah di keluarkan panggilan ke dua ke pihak perusahaan, dari informasi yang di dapat pihak Dinas ketenagakerjaan belum bertemu dengan pihak perusahaan provinsi.

Sementara itu Pegawai ketenagakerjaan provinsi Sumsel Eddy Agustiawan SH saat ditemui portal berita ini di komplek BLK Disnaker kabupaten OKU, pada 16 Juni yang lalu membenarkan adanya panggilan pertama pada PT Karya Musi Mandiri.

“Memang ada panggilan perusahaan PT Karya Musi Mandiri atas laporan mantan karyawan perusahaan tersebut yang bernama Budi Handoko, namun Hari ini perusahaan tersebut tidak memenuhi panggilan pertama,” ucapnya.

Dilanjutkan Eddy di ruang kerjanya, jika perusahaan tersebut belum memenuhi panggilan pertama maka akan di layangkan surat panggilan ke dua, dan ke tiga “jika tidak hadir lagi, maka masih tetap akan di proses jika tidak memenuhi panggilan,” Ungkapnya

Panggilan pertama dari Dinas Tenaga kerja melayangkan surat panggilan dengan 6 poin dasar pemanggilan perusahaan, yaitu
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pengawasan Perburuhan
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja:
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS; 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Surat Perintah Tugas No: 094/1129/Nakertrans/2023 pada Tanggal 29 s/d 30 Mei2023.

Dalam surat panggilan tersebut dinyatakan, Barang Siapa yang tidak memenuhi kewajibannya termasuk dalam pasal 3 ayat (1) berupa tidak memberikan data / keterangan yang sejelas-jelasnya baik lisan maupun tertulis maka dapat dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 6 ayat (4) UU No. 3 Tahun 1951 tentang Pengawasan Perburuhan.(gun)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *