Sikap Tolak Pemilu Tertutup Dinyatakan Oleh 8 Pimpinan Fraksi DPR RI

JAKARTA, Peristiwaterkini.id – Sebanyak delapan Fraksi yang ada di DPR RI menolak dan mendesak mahkamah Konstitusi untuk tak mengabulkan uni materi Soal sistem Pemilihan Umum (Pemilu) dalam waktu dekat akan segera di putuskan, Delapan Fraksi ini menolak penggunaan sistem proporsional tertutup pada Pemilu 2024 mendatang.

Mereka menyatakan bahwa tetap mendukung sistem proporsional terbuka seperti yang di berlakukan sejak pemilu tahun 2009. Ketua Fraksi Golkar Kahar Muzakir, menilai sistem ini adalah yang terbaik bagi iklim demokrasi Indonesia.

“Sistem terbuka sudah berlaku sejak lama dan barang kali tidak ada kelemahannya,” ucap Kahar Muzakir di gedung DPR Jakarta, Selasa (30/5/2023).

Partai Golkar merupakan satu dari delapan Fraksi  di DPR yang mengatakan penolakan. Selain itu 7 ketua Fraksi lainnya juga menyatakan penolakan dalam konferensi pers yang di gelar di DPR, ketua Fraksi itu antara lain berasal dari PPP, PKB, Gerindra, Nasdem, PAN, PKS, Demokrat.

Hanya Fraksi PDIP yang tidak hadir dalam konferensi pers, karena memang memang mendukung sistem proporsional tertutup.

Adapun Denny Indrayana sebut MK akan putuskan Pemilu 2024 dengan menggunakan sistem proporsional tertutup.

Kader PDIP ajukan gugatan terhadap Sistem pemilu, Brian Demas Wicaksono dan sejumlah orang lainnya sejak tahun lalu.

Pakar hukum tata negara Denny Indrayana mengaku mendapatkan informasi bahwa MK akan memutuskan bahwa pemilu Kembali ke sistem proporsional tertutup atau sistem coblos partai.

Denny Indrayana mengatakan, mendapatkan informasi bahwa terdapat 6 hakim konstitusi yang menyetujui gugatan tersebut. Sementara itu 3 lainnya menyatakan dissenting opinion atau berbeda pendapat.

Dalam hal ini juru bicara Mahkamah konstitusi Fajar Laksono membantah pernyataan Denny bahwa pihaknya telah membuat keputusan soal uji materi UU pemilu tersebut.

Dikatakan Fajar dan menyatakan para hakim baru akan melakukan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH)sesudah para pihak yang berkepentingan menyerahkan rangkuman pendapat mereka hari ini.

Meskipun demikian Fajar menyatakan pihaknya akan menelusuri dugaan bocornya putusan MK tersebut. (*).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *