Seirama Dengan Pemkab OKU, Marjito sepakat Penerimaan PPPK Ditinda

audiensi Nakes non ASN RSUD bersama ketua DPRD OKU

OKU, Peristiwaterkini.id – Gaduh mengenai kekecewaan ratusan nakes non ASN di OKU belum mereda. Imbasnya puluhan perwakilan nakes dari RSUD Ibnu Sutowo Baturaja Senin Siang mendatangi kantor DPRD IKU untuk mengadukan nasib mereka. Kedatangan puluhan nakes itu di terima ketua DPRD OKU Ir H Marjito Bachri ST. Setelah mendengar penjelasan PLT dinas kesehatan Rozali, Ketua DPRD OKU sepakat untuk menunda seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dikabupaten OKU.

Hal itu disampaikan Ketua DPRD OKU saat menerima Audiensi perwakilan tenaga kesehatan (Nakes) non ASN yang meminta solusi atas ditundanya penerimaan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Nakes di Kabupaten OKU, Senin (7/11/2022) siang.

Kegiatan itu dihadiri oleh Plt Kadinkes OKU Rozali SKM MM, Kabid Kesmas Dedi Wijaya, Bowo Sunarso, Staf Khusu Bupati OKU dan 15 orang perwakilan Nakes Non ASN dari RSUD Ibnu Sutowo Baturaja serta Puskesmas di OKU.

Sebelumnya, Plt Kadinkes OKU Rozali SKM MM didampingi Kabid Kesmas Dedi Wijaya mengakui bahwa hal ini terjadi karena kelalaian petugas Dinkes, untuk itu Kadinkes OKU menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh nakes di OKU.

“Setelah kita telusur ada surat masuk dari Dirjen Kesehatan ke Bidang SDK (Lukman Red) pada tanggal 22 Maret 2022 perihal entry pemutakhiran data nakes dan entry ditutup pada tanggal 25 maret 2022, jadi waktunya sangat singkat,” ungkapnya Dedy.

Dituturkan Dedy, PJ Bupati OKU H Teddy Meilwansyah SSTP MM MPd bersama Kepala BKPSDM OKU Mirdaili dan Plt Kadinkes Rozali bahkan sudah rapat kekementrian Kesehatan dan diberi dua opsi untuk penerimaan PPPK ini. Opsi pertama jika penundaan penerimaan PPPK, opsi kedua jika tetap dibuka penerimaan PPPK maka konsekuensinya yang bisa mendaftar hanya Nakes Non ASN dari luar Kabupaten OKU.

Kemudian Pj Bupati mengambil keputusan Opsi penundaan penerimaan PPPK tahun 2023, ini keputusan yang berat nanum bijak. Pj Bupati tidak mau anggaran untuk penerimaan tahun 2022 ini sia-sia karena Nakes di OKU tidak bisa mendaftarkan diri.

Dalam pertemuan Nakes dan PJ Bupati di pendopo rumah Dinas Bupati juga telah disepakati, penundaan PPPK hingga tahun 2023 akan ada penambahan Formasi, penginputan data akan dilakukan pendampingan dari seluruh pihak hingga tidak terjadi lagi hal seperti ini. Kemudin anggaran penerimaan PPPK tetap dianggarkan dan tidak akan diganggu. Serta adanya kenaikan gaji Nakes yang disesuikan dengan proporsionalnya seuai masa kerja.

“Saat ini kami sedang merancang bagaimana sistem penggajian itu, namun itu baru tersirat belum tersurat. Kami minta dukungan dari DPRD OKU agar hal ini dapat terealisasi,” tandasnya.

Sementara itu ketua DPRD OKU Ir H Marjito Bachri mengatakan sepakat dengan opsi penundaan penerimaan PPPK tahun 2022 dan akan dibuka kembali pada tahun 2023. “kalau mendengar penjelasan tadi, saya pun sepakat dengan opsi penundaan ini. Kalau tetap dibuka mungkin kami DPRD OKU akan menolak. Sebab untuk apa kita menganggarkan kalau yang mendaftar hanya nakes dari luar OKU,” ujarnya.

Marjito juga sempat menyayangkan alasan anggaran yang menjadi kendala, namun ia juga mengapresiasi secara genteleman Dinkes OKU mau memgakui kesalahan atas kelalaian ini. “Secara manajemen memang beberapa kali peralihan PLH, PLt kemudian PJ begitu juga di Dinkes berapa kali pergantian Plt, hal ini membuat kontrol jadi tidak bagus, tinggal saat ini kita mendorong pemerintah untuk berusaha,” tandasnya.

Sedangkan dr Deni Perwakilan Nakes menyampaikan rasa kekecewaannya atas penundaan penerimaan PPPK di OKU tahun 2022, menurutnya seleksi ini merupakan harapan nakes namun tidak tecapai akibat ulah kelalaian oknum. Dampak masalah ini sangat besar dan berimbas pada seluruh nakes.

“umur kami telah melampaui jika ikut seleksi CPNS, untuk itu seleksi PPPK ini menjadi harapan kami, kami mohon kepada bapak ketua DPRD OKU untuk bisa mencarikan solusi dan kami berharap tahun depan ada lagi seleksi PPPK ini,” tandasnya.

Hal yang sama diungkapkan Dedek Nakes lainnya, yang meminta agar bisa melihat langsung apakah web SDMK sudah benar-benar di tutup. “biasaya kalau ada penutupan ada surat edaran, jadi kami yang memegang amanah orang banyak ingin memastikan apakah portal SDMK ini sudah benar-benar di tutup, tolong fasilitasi kami untuk ke kementrian agar kami bisa melihat secara langsung,” pungkasnya. (Lee)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *