OKU, SUMSEL  

Uang senilai hampir 2 milyar Hasil Korupsi Pada Dinas Dispenda Disita dan Disetor ke Kas Negara

Kajari OKU didampingi kasi Intel dan kasi pidsus saat menggelar press rilis terkait penyitaan umah hasil korupsi pada dinas Dispenda OKU

OKU, Peristiwaterkini.id – Kejaksaan Negeri Kabupaten OKU akhirnya menyetorkan Uang sebesar Rp.1.945.185.080, milyar yang merupakan hasil dari tindak pidana Korupsi yang menyeret mantan Kepala Dinas Pendapatan Daerah OKU Fahmiyudin (FH) beserta Bendaharanya Saipul (SP) pada Senin (3/10/2022).

Hal Ini setelah kasus korupsi pada dinas pendapatan daerah (Dispenda) pada tahun 2015 tersebut berkekuatan hukum tetap (incrah). eksekusi terhadap uang rampasan tindak pidana korupsi itu di lakukan di Aula Kejari OKU.

Kajari OKU Asnath Anyta Idatua Hutagalung SH MH didampingi Kasi Pidsus Johan Ciptadi dan Kasi Intel Variska Qodriyansah dalam press releasenya mengatakan, eksekusi terhadap uang rampasan tindak pidana korupsi ini dalam penggunaan biaya pemungutan pajak daerah, pajak bumi dan bangunan pada sektor pertambangan, perkebunan dan perhutanan pada Dinas pendapatan daerah Kabupaten OKU tahun anggaran 2015 yang dititipkan di Rekening non bunga BNI dan BRI.

Eksekusi ini berdasarkan putusan pengadilan tindak pidana korupsi nomor : 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN-Plg, Senilai Rp1.945.185.080,- . Serta pembayaran uang denda perkara tindak pidana korupsi berdasarkan putusan itu senilai Rp 100.000.000,- juta.

Dirincikan Kajari Pada rekening BNI cabang Baturaja dititipkan sebesar Rp 952.123.000,- dan Rekening BRI sebesar Rp 993.138.438,- serta uang denda sebesar Rp 100 juta. Uang rampasan dan denda ini merupakan hasil dari penyitaan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana khusus Kejari OKU dengan jumlah Rp 2.045.185.080,-.

“Hari ini akan kami setorkan semuanya kedalam kas negara,” kata kajari

Dituturkan Kajari, kasus ini terungkap berdasarkan laporan aduan masyarakat yang ditujukan kepada Kejaksaan Agung RI terkait tindak pidana korupsi dalam penggunaan biaya pemungutan pajak daerah, pajak bumi dan bangunan pada sektor pertambangan, perkebunan dan perhutanan pada Dinas pendapatan daerah Kabupaten OKU tahun anggaran 2015. Kemudian laporan itu dilimpahkan ke Kejari OKU dan diterbitkan surat perintah penyidikan.

Kemudian ditetapkan dua orang tersangka FH dan SP yang merupakan mantan pejabat Dinas pendapatan Daerah serta telah dilaksanakan proses persidangan. “Masing-masing terpidana divonis 1 tahun, dari tuntutan 1 tahun 6 bulan” tandasnya.

Sementara itu Kasi Pidsus Johan Ciptadi menambahkan Uang yang disita ini berasal dari 100 orang yang telah mengembalikan ke Negara dengan nilai sebesar Rp1.945.185.080,- dari Total kerugian negara sebesar Rp 2 milyar lebih.

“Memang ada sekitar Rp 100 juta yang belum bisa dikembalikan karena alasan satu dan lain hal seperti ada yang sudah meninggal dunia serta ada juga yang minta ditangguhkan karena kesulitan ekonomi. Tapi tetap itu akan kami kejar, ” ujar Johan.

Uang itu sendiri lanjut Johan, selai di sita dari 100 orang, juga disita dari dua terpidana FH dan SP. Dari keduanya penyidik pidsus menyita uang dengan nilai berbeda.

” Kalau dari FH kita sita sekitar 100 juta, sedangkan dari SP kita sita sebesar 140 an kita rupiah,” pungkasnya. (Lee)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *